*) Tulisan ini diterbitkan dalam buku "ARKEOLOGI MASA KINI" penerbit : Alqaprint - Jatinangor, Tahun 2010.
Oleh : Iwan Hermawan
Abstract
The city of Bandung was began when daendels built the highways postal (de groote postweg) in 1808. At that time, Bandung nowadays formely was a transferred capital from a place called Krapyak. This transformation had change Bandung become vastly developed place from a remote-tropical village to a centre of governement place in many purpose including as military based exiled capital of Netherlands kingdom.
The planing of Bandung as the Netherland Indische capital, has also encouraged the Dutch government to centralized their military forces
in area nearest of Bandung, ie by making Cimahi as the center of the
Dutch military, and The weapons and Munitions factories were moved to
Bandung, and built the defense buildings in Sumedang.
Kata Kunci :
Kota Bandung; kolonial Belanda; bangunan pertahanan; pusat pemerintahan.
Pendahuluan
Perjalanan
kota Bandung dimulai ketika Gubernur jenderal Daendels (1808-1811)
merencanakan pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer di
pantai barat Pulau Jawa sampai Panarukan di pantai timur Pulau Jawa pada
tahun 1808. Pada masa itu, Bandung merupakan wilayah di pedalaman Pulau
Jawa dan menjadi salah satu daerah yang dilalui ruas jalan tersebut.
Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah untuk memperkuat pertahanan
pulau Jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang ketika itu
sudah memblokade pelayaran di Laut Jawa. Sebelum pembangunan Jalan Raya
Pos, kota Bandung sekarang hanyalah sebuah kampung kecil di tengah
belantara hutan tropis yang dikenal dengan sebutan Tatar Ukur. Pusat
pemerintahan kabupaten Bandung pada masa itu adalah Krapyak, sebuah
daerah di tepi sungai Citarum sekitar 11 km arah selatan dari posisi
Kota Bandung sekarang.
Keberadaan
Jalan Raya Pos berhasil merubah wajah Bandung, dari sebuah kampung di
tengah hutan belantara menjadi sebuah kota yang terus berkembang hingga
menjadi salah satu kota besar di Indonesia.
Sebuah kota yang jika dipandang dari berbagai aspek kehidupan memiliki
nilai strategis, terutama secara ekonomi, politik dan militer.
Pembangunan
Bandung dimulai ketika Daendels memerintahkan bupati Bandung, R.A.
Wiranatakusumah II, untuk memindahkan ibukota kabupaten Bandung dari
Krapyak ke tepi Jalan Raya Pos. Perintah tersebut dilaksanakan oleh
bupati dengan pertama-tama mencari lahan yang tepat untuk calon ibukota
yang tentunya didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk
perhitungan mistik. Setelah mencari lahan untuk ibukota Kabupaten
Bandung yang sesuai dengan kriteria gubernur jendral dan persyaratan
adat istiadat, akhirnya sebidang lahan di tepian barat Sungai
Cikapundung dan di tepi selatan Jalan Raya Pos ditetapkan sebagai bakal
pusat pemerintahan kabupaten Bandung.
Dorongan
percepatan pembangunan Bandung untuk menjadi sebuah kota juga dilakukan
Daendels ketika melakukan inspeksi pembangunan Jalan Raya Pos di
sekitar pendopo kabupaten Bandung sekaligus meresmikan jembatan yang
melintasi Sungai Cikapundung. Setelah berjalan menyebrangi jembatan yang
baru selesai dengan diiring oleh para pejabat, termasuk bupati R.A.
Wiranatakusumah II, Daendels menancapkan tongkatnya dan berkata “Zorg, dat als ik terug komhier een stad is gebouwd !” (Usahakan, bila aku datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangun).
Pembangunan Bandung yang berjalan dengan pesat telah menjadikan kota ini menjadi salah satu kota strategis
di Hindia Belanda, statusnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Mulai
dari ibukota kabupaten Bandung, kemudian meningkat menjadi Ibukota
Karesidenan Priangan, dan ditingkatkan kembali menjadi Gemeente (kota), Stadsgemeente (kota besar),
serta diproyeksikan untuk menjadi Ibukota Hindia Belanda, bahkan pernah
diwacanakan untuk menjadi ibukota kerajaan Belanda di pengasingan saat
Negeri Belanda berada di bawah pendudukan pasukan Nazi Jerman. Berbagai
fasilitas pendukung sebuah kota terus didirikan guna melengkapi kota
ini, terutama fasilitas permukiman, gedung perkantoran, kesehatan,
perekonomian, dan pendidikan.
Kondisi
inilah yang menjadi perhatian penulis dalam mengungkap latar belakang
direkomendasikannya Bandung sebagai calon ibukota Hindia Belanda
menggantikan Batavia yang dianggap sudah tidak layak sebagai pusat
pemerintahan. Untuk menggali data dan informasi yang diperlukan, penulis
melakukan studi literatur terhadap berbagai literatur yang berhubungan
dengan Sejarah dan Geografi Kota Bandung. Data dan informasi tersebut
kemudian dianalisis secara keruangan sesuai dengan fokus perhatian
tulisan ini.
Dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Nusantara
Pembangunan
kota Bandung dimulai pada zaman pemerintahan gubernur jenderal
Daendels, tepatnya ketika Daendels mengeluarkan perintah kepada Bupati
Bandung, R.A. Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibukota kabupaten
Bandung dari Krapyak (sekarang dikenal dengan nama Dayeuhkolot) ke dekat
Jalan raya Pos. Perintah Daendels tersebut disampaikan melalui Surat
tertanggal 25 Mei 1810 (Hardjasaputra, 2000).
Perintah
pemindahan ibukota kabupaten tersebut, dilaksanakan oleh bupati Bandung
dengan langkah nyata, yaitu dengan membangun sarana prasarana penunjang
ibukota pemerintahan. Sebelum menempati pendopo yang terletak di tepi
barat sungai Cikapundung dan sisi selatan jalan raya Pos, Bupati
R.A.Wiranatakusumah II pernah tinggal di Cikalintu (sekarang adalah
daerah Cipaganti) dan membangun masjid kaum Cipaganti, kemudian pindah
ke kampung Balubur hilir, dan selanjutnya pindah ke Kampung Bogor
(sekarang dikenal dengan nama Kebonkawung) yang jaraknya tidak terlalu
jauh dari jalan raya pos dan proyek pembangunan pusat pemerintahan
kabupaten Bandung. Secara resmi perpindahan Ibukota Kabupaten Bandung
dari Krapyak ke Bandung dilaksanakan pada tanggal 25 September 1810
(Hardjasaputra, 2000:121-122).
25 Mei 1810
Pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung dan Parakanmuncang
Setelah memberitahukan dengan surat kepada penguasa Jakarta
dan daerah pedalaman Priangan, bahwa ia telah mendengar ketika
mengadakan inspeksi yang terakhir, bahwa ibukota Bandung dan
Parakanmuncang terletak jauh dari jalan yang baru, sehingga pekerjan
pembuatan jalan itu terlambat, oleh karena itu diusulkan untuk
memindahkan ibukota tersebut, yaitu (ibukota) Bandung ke Cikapundung dan
(ibukota) Parakanmuncang ke Andawadak, kedua tempat itu terletak di
jalan besar dan selain itu sangat cocok dan disamping pemindahan yang
telah disebutkan juga mengenai beberapa tanaman-tanaman akan dapat
ditingkatkan karena lahan yang diusulkan menjadi ibukota dan sekitarnya
sangat subur; bilamana keputusan usul mengenai pemindahan ibukota
Bandung ke Cikapundung dan Parakanmuncang ke Andawadak tersebut
diterima, mohon paduka memberikan otorisasi dan perintah yang harus
dilaksanakan.
H.W. Daendels
(Sumber : Hardjasaputra, 2000 : 121)
Sejak
selesai dibangunnya Jalan Raya Pos dan ibukota Kabupaten Bandung pindah
dari Krapyak ke Bandung, pembangunan di segala bidang tiada berhenti
walau sesaat. Setelah Inggris meninggalkan pulau Jawa, kedudukan daerah
Priangan yang subur makmur semakin penting bagi perekonomian pemerintah
kolonial sehingga berbagai fasilitas pendukung sebuah kota terus
dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan penghuninya. Pembangunan
tersebut telah merubah wajah Bandung dari sebuah kampung yang berada di
pedalaman hutan belantara menjadi sebuah kota yang strategis dan impian
setiap orang.
Melihat
posisi Bandung yang semakin strategis, pada tahun 1819, Dr. Andries de
Wilde mengajukan saran kepada pemerintah Belanda agar ibukota
Karesidenan Priangan dipindah dari Kabupaten Cianjur ke Kabupaten
Bandung. Alasan pemindahan ibukota tersebut adalah agar dapat memberikan
dampak positif dan mempermudah usaha pengembangan wilayah pedalaman
Priangan. Usulan tersebut baru direspon oleh pemerintah pada tahun 1856,
setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Charles Ferdinand Pahud,
memerintahkan pemindahan Ibukota karesidenan Priangan dari Cianjur ke
Bandung. Perintah pemindahan tersebut baru dilaksanakan oleh residen
Priangan, Van der Moore, pada tahun 1864 bertepatan dengan meletusnya
Gunung Gede yang menggoncang Cianjur (Kunto, 1984:17-18).
Peningkatan status kota Bandung kembali terjadi, yaitu menjadi kotapraja (Gemeente) pada tanggal 1 April 1906. Peningkatan status ini didasarkan pada Undang-undang Desentralisasi(Decentralisatiewet) yang dikeluarkan pada tahun 1903; keputusan tentang Desentralisasi(Decentralisasi Besluit), dan Ordonansi Dewan Kota (Locale Raden Ordonantie) yang dibuat tahun 1905. Penetapan status kota Bandung menjadi Gemeente semakin memperkuat fungsinya sebagai pusat pemerintahan, terutama pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya Gemeente dipimpin oleh Asisten Residen Priangan selaku pimpinan Dewan kota (Gemeenteraad), namun sejak tahun 1913Gemeente dipimpin oleh seorang burgemeester atau
walikota (Kunto, 1986:122; Hardjasaputra, 2000:128). Pada tanggal 1
Oktober 1926, Kota Bandung kembali meningkat statusnya menjadiStadsgemeente. Dengan
status baru tersebut, Bandung diberi wewenang untuk mengelola kota dan
mengurus pemerintahannya sendiri (Kunto, 1986:122).
Pada
masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum
(1916-1921), timbul gagasan untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda
dari Batavia ke Bandung. Gagasan tersebut bermula dari hasil studi
tentang kesehatan kota-kota pantai di pulau Jawa oleh H.F. Tillema, seorang
Ahli Kesehatan Lingkungan yang bertugas di Semarang. Hasil Studi
tersebut menyimpulkan “Kota-kota Pelabuhan di pantai Jawa yang tidak
sehat, menyebabkan orang tidak pernah memilih sebagai kedudukan Kantor
pemerintah, Kantor Pusat Niaga dan Industri, Pusat Pendidikan dan
sebagainya”. Hasil penelitian tersebut tidak mengecualikan Batavia, kota
pelabuhan ini kurang memenuhi persyaratan sebagai pusat pemerintahan
Hindia Belanda. Pada rekomendasi akhirnya, H.F. Tillemamerekomendasikan agar kota Bandung dipilih sebagai Ibukota Hindia Belanda yang baru menggantikan Batavia (Kunto, 1984: 248-249).
Usul pemindahan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung mendapat dukungan dari Prof. Ir. J Klopper, Rektor
Magnificus Bandoengsche Technische Hoogeschool (sekarang dikenal dengan
nama ITB) dan mulai dilaksanakan pada tahun 1920. Mulai saat itu,
perpindahan kantor pemerintah dan Swasta dari Batavia ke Bandung mulai
dilaksanakan. Instansi pemerintah yang memindahkan kantor pusatnya ke
Bandung adalah Jawatan Kereta Api Negara (SS); P.T.T.; Departement van
Geouvernements Bedrijven (GB) yang membawahi Dinas Pekerjaan Umum (BOW),
Jawatan Metrologi (Tera), Jawatan Geologi dan sebagainya pindah dari
Weltevreden (Gambir), Batavia pada tanggal 1 Januari 1921. Departement GB
menempati Gedung Sate, sebuah bangunan yang dibangun dengan memakan
biaya sebesar enam juta gulden dan dirancang oleh arsitek J. Gerber.
Gedung ini merupakan gedung pemerintahan yang dianggap paling
representatif di Hindia Belanda. Perpindahan tersebut disusul oleh
pindahnya sebagian Departemen Perdagangan dari Bogor, Kantor Keuangan,
Lembaga Cacar yang bergabung dengan Institut Pasteur yang telah berada
di Bandung. Guna memperkuat pertahanan kota Bandung, Kementrian
Pertahanan (Departement van Oorlog/DVO)secara bertahap telah
memindahkan personilnya sejak tahun 1916 dan mulai menetap di Bandung
pada tahun 1920 (Kunto, 1984:250-251). Selain itu, secara bertahap mulai
tahun 1898 pabrik mesiu di Ngawi dan Pabrik Senjata atau Artillerie
Constructie Winkel (ACW) di Surabaya dipindahkan ke Bandung. Pemindahan
ini secara keseluruhan selesai pada tahun 1920. (Kunto, 1984:163-164).
Sebagai
kota yang disiapkan sebagai Ibukota Hindia Belanda, Bandung melengkapi
dirinya dengan Museum Geologi yang dipindah dari Batavia pada tahun
1924. Pada awalnya, Museum tersebut menumpang di Gedung Sate, baru pada
tanggal 16 Mei 1929 diresmikan gedung baru yang tidak jauh dari Gedung
Sate (sekarang adalah Gedung Museum Geologi). Selain itu, didirikan juga
Museum Pos dan Tilpon atau Museum PTT yang menempati salah satu ruang
di Gedung Sate (Kunto, 1984:253-254). Kedua Museum tersebut dibangun
untuk melengkapi kantor pusat instansi mereka (Jawatan Geologi dan PTT)
yang pindah dari Batavia ke Bandung.
Pada
tahun 1920 Belanda menentukan Kampung Andir yang letaknya sebelah Barat
dari kota Bandung sebagai lokasi lapang terbang baru menggantikan
lapangan terbang di Sukamiskin. Alasan pemindahan adalah karena lapangan
terbang Sukamiskin letaknya terlalu jauh dari kota Bandung dan secara
teknis tanahnya terlalu banyak mengandung air. Pada tahun 1925,
pemindahan lapangan udara dari Sukamiskin ke Andir selesai dan tanggal
26 Oktober 1925 resmi dipakai. Pada tahun 1928 di Hindia Belanda
didirikan Koninkelijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij
(KNILM), yaitu Perusahaan Penerbangan Kerajaan Hindia Belanda. Rute
penerbangan Batavia - Bandung dan Batavia - Semarang dibuka mulai 1
November 1928. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1930 lapangan
terbang Andir dijadikan rute akhir bagi penerbangan Belanda - Hindia
Belanda. (Koesman, 2002). Rute
penerbangan dari Bandung ke Surabaya, Semarang, Palembang dan Singapura
dimulai pada tahun 1930 (Kunto, 1986: 259). Uraian tersebut menunjukkan,
lapangan terbang Andir sebagai salah satu lapangan terbang yang
memiliki posisi penting di Hindia Belanda.
Setelah
dihubungkan dengan transportasi udara, hubungan komunikasi radio mulai
dikembangkan di Bandung khususnya dan di Hindia Belanda pada umumnya.
Hubungan komunikasi radio dari Hindia Belanda ke Negeri Belanda secara
resmi dibuka pada tanggal 5 Mei 1923. Hubungan tersebut dilakukan
melalui Stasiun Pemancar Radio yang dibangun di lereng gunung Malabar,
sedangkan hubungan Radio Telepon dalam negeri dipancarkan melalui
stasiun pemancar yang dibangun di Rancaekek (Kunto, 259-262).
Kantor
Gubernur Jenderal Hindia Belanda baru pindah ke Bandung pada awal Maret
1942, ketika posisi Belanda di Batavia sudah terdesak oleh Jepang.
Melalui perjanjian di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda
menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan kedaulatan dari
pemerintah Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarba van
Starkenburg Stakhouwer dan Letnan Jenderal Ter Poorten dilakukan pada
tanggal 10 Maret 1942 di Balai Kota Bandung. Sesaat setelah penyerahan
kedaulatan, kedua petinggi Belanda tersebut langsung ditawan Jepang dan
dikirim ke Formosa (Taiwan) dan akhirnya ke Manchuria (Darsoprajitno,
06-01-2004).
Fakta
lain berkenaan dengan pentingnya posisi Bandung namun tidak banyak
diketahui dan dipublikasikan, adalah usulan menjadikan Bandung sebagai
Ibukota Kerajaan Belanda di pengasingan. Setelah beberapa waktu memimpin
pemerintahan Belanda di pengasingan di London, pada bulan Mei 1940 Ratu
Wilhelmina disarankan oleh anggota kabinet Belanda, De Geer,
untuk mempertimbangkan pemindahan pemerintah kerajaan Belanda dari
London ke daerah Belanda sendiri, tepatnya ke Hindia Belanda. Adapun
tempat yang direkomendasikan untuk dijadikan sebagai ibukota adalah Kota
Bandung dengan alasan Iklimnya mendukung sebagai pusat pemerintahan.
Namun sayang, Ratu Wilhelmina keberatan atas usul tersebut dengan alasan
: (1) masalah kesehatan, karena secaralangsung
pindah ke daerah tropis untuk waktu yang tidak menentu terlalu riskan;
(2) secara strategis dan psikologis keberadaannya di London yang
letaknya tidak jauh dari Belanda menjadikan Ratu tetap dapat memonitor
perkembangan negeri dan rakyatnya; (3) kedudukan London sebagai basis
utama kekuatan sekutu sangat menguntungkan bagi Belanda karena Belanda
merupakan bagian dari Sekutu (Koesman, 2002).
Pertahanan Hindia Belanda
Mempersiapkan
Bandung sebagai pengganti Batavia sebagai ibukota Hindia Belanda
sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Gubernur Jenderal H.W. Daendels,
yaitu dengan menjadikan Bandung sebagai salah satu daerah yang dilalui
oleh rencana pemangunan Jalan Raya Pos walaupun posisi Bandung berada di
bagian tengah pulau Jawa, bukan daerah pesisir utara pulau Jawa.
Kondisi tersebut menunjukkan, sebagai seorang yang berpengalaman dalam
berperang, Daendels memandang posisi Bandung yang kala itu masih berupa
hutan belantara sebagai posisi yang ideal sebagai pusat pemerintahan
pengganti Batavia di masa depan.
Sejarah
membuktikan, pasukan Hindia Belanda yang dikonsentrasikan di kota
Pantai, yaitu di Batavia, Semarang, dan Surabaya dengan mudah dapat
dipatahkan musuh. Hal ini terlihat ketika armada pasukan Inggris yang
dipimpin Lord Minto menyerbu Batavia (4 Agustus 1811) berhasil
mengalahkan kekuatan militer Belanda dengan tanpa perlawanan berarti.
Pengalaman tersebut melahirkan rencana besar dalam pembangunan militer
Hindia Belanda, yaitu memindahkan pangkalan militer Belanda dari daerah
pantai ke daerah pedalaman. Adapun daerah yang dipilih sebagai pangkalan
militer jaraknya harus dekat dengan Ibukota namun sulit dijangkau musuh
(Kunto, 1984:162).
Setelah
melalui berbagai pertimbangan maka pada tahun 1896 dipilih Cimahi
sebagai Pusat Militer Belanda. Pemilihan tersebut terutama didasarkan
pada letak geografis Cimahi yang strategis, yaitu tidak terlalu jauh
dari Batavia serta dikelilingi pegunungan tinggi dan terjal. Selain itu,
Cimahi berdekatan dengan persimpangan dua jalan penghubung Bandung –
Batavia, yaitu Jalan Kereta Api dan dan Jalan Raya Pos. Cimahi berada
dekat dengan pertemuan Jalan Kereta Api Bandung – Batavia melalui
Cianjur dan jalur Kereta Api Bandung – Batavia melalui Purwakarta.
Selain itu, Cimahi juga dekat dengan simpang Jalan Raya Bandung –
Batavia melalui Cianjur atau jalan raya pos serta Jalan Raya Bandung –
Batavia melalui Purwakarta.
Peresmian
Cimahi sebagai Garnisun Militer dilakukan pada bulan September 1896
dengan komandan pertamanya Mayor Infanteri CA van Loenen dan ajudannya
Luitenan JA Kohler. Keberadaan pusat pertahanan tersebut didukung oleh
keberadaan pabrik senjata yang dibangun di kawasan Bandung (Kunto,
1984:163-164). Untuk memperkuat pertahanan, Cimahi juga dihubungkan
jalur Jalan Kereta Api dengan pusat pertahanan Belanda di Samudera
Hindia, yaitu Cilacap.
Kebijaksanaan
pertahanan Hindia Belanda dapat diketemukan pada Pokok-pokok Dasar
Pertahanan yang berlaku mulai tahun 1927. Pada prinsipnya tentara
Belanda di dalam kebijaksanaan tersebut lebih ditekankan pada tugas "rust en orde"
yaitu penegakan keamanan dan ketertiban di dalam negeri sedangkan
pertahanan menghadapi serangan dari luar kurang mendapat perhatian.
Belanda nampaknya akan berlindung pada kekuatan Sekutu yaitu Inggris dan
Amerika, sehingga keberadaan lapangan terbang Andir lebih difokuskan
untuk kepentingan penerbangan sipil. Baru pada tahun 1939 dengan
meningkatkan perkembangan politik di Eropa dan Asia, Belanda menyadari
perlunya peninjauan kembali kebijakan pertahanan yang telah ada. Salah
satunya adalah kekuatan udara perlu dijadikan kekuatan pokok disamping
kekuatan laut, sehingga perlu dikembangkan system pertahanan udara.
Kebijakan ini menjadikan keberadaan lapangan udara Andir semakin penting
karena selain sebagai lapangan terbang sipil juga berfungsi sebagai
pangkalan militer. Kondisi ini semakin memposisikan lapangan terbang
Andir sebagai salah satu lapangan terbang terpenting di Hindia Belanda
(Koesman, 2002). Melalui lapangan terbang ini, evakuasi pejabat militer
dan sipil Belanda ke Australia dilakukan ketika posisi Belanda semakin
terdesak oleh Jepang serta pulau Jawa tidak mungkin untuk tetap
dipertahankan.
Menyadari
keberadaan lapangan udara Andir akan menjadi target penyerangan musuh
jika terjadi peperangan, Belanda juga mempersiapkan landas pacu cadangan
yang berada di luar lapangan udara Andir namun posisinya tidak jauh
dari pusat kota Bandung. Landas pacu tersebut harus tersamar agar musuh
tidak mudah diketahui musuh. Adapun ruas jalan yang dimaksud adalah
jalan Buahbatu, yaitu ruas jalan penghubung kota Bandung dengan kawasan
pinggirannya. Jalan tersebut dibangun memanjang membelah persawahan kota
Bandung.
Sejarah
mencatat, ketika Belanda semakin terdesak dan menyerah tanpa syarat
kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Letnan Jenderal HW Van Mook
didampingi perwira intelejen Mayor S.H. Spoor melarikan diri ke
Australia dengan pesawat Dakota yang tinggal landas di Jalan Buah Batu
karena takut akan pembalasan Jepang (Darsoprajitno, 06-01-2004). Penggunaan
jalan buah batu sebagai landas pacu ketika Van Mook keluar dari
Bandung, adalah karena landas pacu lapangan udara Andir tidak dapat
didarati pesawat akibat gempuran pasukan Jepang. Pelarian Van
Mook dan pejabat Belanda lainnya ke Australia dilakukan karena secara
realistis sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan pulau Jawa
dari serbuan bala tentara Jepang (The Glasgow Herald, 11-03-1942).
Untuk
memperkuat pintu masuk Bandung dari arah timur, Belanda membangun basis
pertahanan di wilayah Sumedang, sekitar 45 km timur Bandung. Hal ini
terlihat dari tinggalan-tinggalan sejarah yang masih bisa dijumpai
hingga saat ini, yaitu berupa bangunan-bangunan pertahanan di Gunung
Palasari, Gunung Kunci, dan Gunung Gadung/Pasir Laja yang dibangun
antara tahun 1914-1918 (Abrianto, 2007).
Bangunan
pertahanan di Gunung Palasari berada pada ketinggian 675 mdpl, dibuat
di atas permukaan tanah dengan konstruksi beton bertulang dengan
ketebalan rata-rata 0,80 m. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat
penyimpanan atau gudang serta sebagai asrama atau barak prajurit;
Bangunan pertahanan Gunung Kunci atau Panjoenan, berdiri di puncak
sebuah bukit pada ketinggian 500 mdpl. Sebagian bangunan ini berada di
dalam tanah dan sebagian lagi di permukaan tanah serta dibuat dengan
konstruksi beton bertulang dengan ketebalan rata-rata 0,80 m – 1,60 m.
Bangunan pertahanan ini berfungsi sebagai bangunan pertahanan sekaligus
sebagai asrama atau barak prajurit serta gudang. Orientasi pertahanan
bangunan ini, adalah selatan, barat, dan timur; Bangunan pertahanan di
Gunung Gadung atau Pasirlaja, merupakan bangunan pertahanan yang berada
pada ketinggian 718 mdpl dan dibangun di bawah permukaan tanah dengan
konstruksi beton cor bertulang dan mempunyai ketebalan dinding rata-rata
0,5 – 1,50 m. Bangunan ini berfungsi sebagai pertahanan,
gudang/penyimpanan dan barak atau asrama prajurit (Abrianto, 2007).
Letak
ketiga bangunan pertahanan tersebut tidak jauh dari Jalan Raya Pos dan
orientasi pertahanannya adalah jalan raya tersebut serta fungsinya
sebagai markas pasukan dan gudang penyimpanan. Kondisi ini menunjukkan
ketiga bangunan pertahanan tersebut merupakan pusat pertahanan pasukan
Belanda guna menghambat laju pergerakan militer musuh yang berusaha
masuk kota Bandung dari arah timur.
Posisi Strategis Bandung
Pemindahan
ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung yang direkomendasikan
oleh Tillema dan mendapat apresiasi dari pemerintah Belanda menunjukkan
Bandung mempunyai kedudukan yang strategis dibanding kota lainnya di
pulau Jawa. Hal ini didasarkan pada Iklim di Bandung yang lebih sejuk
dibanding Batavia, serta lingkungannya yang lebih sehat dibanding
kota-kota pantai. Udara panas di kota-kota pantai dapat mengakibatkan
orang cepat lelah dan semangat kerja menurun. Kondisi tersebut berbeda
jika ibukota pemerintahan berada di daerah sejuk dimana orang tidak
cepat lelah dan semangat kerja tetap bisa terjaga. Selain itu, semangat
untuk memindahkan Ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke kota Bandung
semakin meningkat setelah Inggris memindahkan Ibukota daerah koloninya
di India dari Calcuta ke New Delhi yang berada di daerah pedalaman.
Alasan
lain yang menjadi dasar pemindahan ibukota Hindia Belanda ke kota
Bandung adalah letak geografis Kota Bandung. Secara geografis, Kota
Bandung tidak jauh dari Batavia dan secara geomorfologis berada pada
zona depresi antar montana yang merupakan pemisah antara zona pegunungan
utara pulau Jawa dengan zona pegunungan selatan pulau Jawa, sehingga
topografinya berupa cekungan dengan dataran yang luas di tengah dan
dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan di sekelilingnya (Bemmelen,
1949).
Keberadaan
pegunungan, perbukitan tinggi dan terjal serta lembah-lembah dalam yang
mengelilingi Bandung merupakan keuntungan tersendiri karena bukit,
gunung dan lembah merupakan benteng alam yang kokoh melindungi dari
serbuan musuh. Selain itu, akses masuk kota Bandung terbatas, yaitu
hanya melalui Jalan Raya Anyer – Panarukan (Jalan Raya Pos) yang
membentang dari Barat ke Timur membelah dataran Bandung. Terbatasnya
akses masuk menjadikan pengelolaan pertahanan kota dapat dikelola dengan
lebih baik, karena pemusatan pasukan pertahanan hanya difokuskan di
kedua pintu masuk, yaitu di sebelah Barat dan Timur kota Bandung. Di
sebelah barat, Belanda membangun pusat militer di Cimahi dan di sebelah
timur dibangun benteng-benteng pertahanan di Sumedang.
Keadaan
dunia yang masa itu sedang diliputi oleh peperangan, menjadikan posisi
strategis secara militer menjadi pertimbangan dalam menentukan ibukota
pemerintahan di banyak negara. Kota yang dipilih sebagai pusat
pemerintahan, adalah kota yang secara militer berada pada posisi
strategis, yaitu berada di daerah yang secara alami terlindung dan mudah
dipertahankan, namun sulit dijangkau musuh.
Penutup
Ketika
Daendels membangun Jalan Raya Pos, Bandung hanyalah sebuah kampung
kecil di tengah belantara tropik pulau Jawa. Daendels berharap di
Bandung berdiri sebuah kota dan harapan itu terwujud. Dalam waktu kurang
dari lima puluh tahun, Bandung telah menyandang dua fungsi, yaitu
ibukota Kabupaten Bandung dan ibukota Karesidenan Priangan menggantikan
Cianjur. Memasuki abad ke duapuluh, status Bandung kembali meningkat
menjadi sebuah kotapraja (Gemeente) dan terus meningkat menjadi kota dengan status Stadsgemeente seiring dengan semakin maraknya pembangunan di kota ini.
Kemajuan
pembangunan infrastruktur di kota Bandung dan letaknya yang strategis,
serta kondisi iklimnya yang sejuk telah menjadikan kota ini satu-satunya
yang direkomendasikan sebagai ibukota Hindia Belanda menggantikan
Batavia yang pada saat itu kondisinya dianggap sudah tidak layak sebagai
ibukota. Usulan tersebut disambut pemerintah dengan melakukan
percepatan pembangunan infrastruktur yang diperlukan guna mendukung
sebuah ibukota negara, bahkan kekuatan militer Belanda juga ikut pindah
ke sekitar Bandung dan dipusatkan di Cimahi.
Setelah
menunggu lebih dari duapuluh tahun sejak kota Bandung direkomendasikan
menjadi Ibukota Hindia Belanda menggantikan Batavia, kantor Gubernur
Jenderal Hindia Belanda akhirnya pindah ke Bandung pada awal Maret 1942,
ketika posisi Belanda di Batavia sudah terdesak oleh Jepang. Namun
sayang, kedudukan Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda hanya
berlangsung beberapa hari, karena pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda
menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan kedaulatan dari
pemerintah Belanda kepada Jepang dilakukan di Bandung, tepatnya di
gedung Balaikota Bandung (gedung Papak) pada tanggal 10 Maret 1942. Hal
ini menunjukkan, secara de facto walau hanya beberapa hari Bandung telah menjadi Ibukota Hindia Belanda menggantikan Batavia.
Daftar Pustaka
Abrianto, O. 2007. Laporan Hasil penelitian Arkeologi Bangunan Pertahanan Masa Kolonial di Kabupaten Sumedang. Bandung : Balai Arkeologi Bandung (Tidak diterbitkan).
Affandie, R.M.A., 1969. Bandung Baheula 1-2. Bandung : Guna Utama
Bemmelen, R.W.V. 1949. The geology of Indonesia, The Hague : Martinus Nijhoff.
Daldjoeni, N. 1988. Geografi Kota dan Desa. Bandung : Alumni.
Daldjoeni, N. 1988. Geografi Kesejarahan 1-2. Bandung : Alumni.
Daljoeni, N. 1991. Dasar-dasar Geografi Politik. Bandung : Alumni.
Hardjasaputra, A.S. 2000. Bandung dalam : Lubis, N.H., dkk. (2000) Sejarah Kota-kota lama di Jawa Barat. Bandung : Alqaprint.
Koesman, H. Aboeng. 2002, “IPTN : Harapan dan Tantangan” dalam http://www.indonesian-aerospace.com/book/d02.htm [diakses tanggal : 28-03-2010].
Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandung Tempo Doeloe. Bandung : Granesia
Kunto, Haryoto. 1986. Semerbak Bunga di Bandung Raya. Bandung : Granesia
The Glasgow Herald. Mar 11, 1942 “Dutch Still Fighting in Java, Dr. Van Mook on Lesson for Australia” dalam http://news.google.com/newspapers [diakses tanggal : 06-04-2010].
Rosidi, A. ed. 2000. Ensiklopedi Sunda . Jakarta : Pustaka Jaya
Sumaatmadja, N. 1988. Studi Geografi, Suatu pendekatan dan Analisa Keruangan.. Bandung : Alumni.
sumber : http://geohistori.blogspot.com/2010/12/bandung-sebagai-ibukota-hindia.html
sumber : http://geohistori.blogspot.com/2010/12/bandung-sebagai-ibukota-hindia.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar